Ratusan guru sertifikasi PNS dan non PNS kuota 2006-2010 di kabupaten Kudus menagih janji pemerintah, karena tidak segera mencairkan tunjangan profesi tahun anggaran 2011 ini. Dari perhitungan para guru pencairan tahun anggaran 2010 lalu hanya mereka terima 11 bulan saja. Sehingga sampai Juni 2011 ini pemerintah masih utang uang profesi sebanyak 7 bulan gaji. Rumor yang lebih dulu beredar kencang diluar mengatakan, sebenarnya dana tunjangan profesi tersebut sudah berada di kas daerah, hal inilah yang membuat guru sertifikasi di Kudus masih berharap cemas, sebab rekan seprofesi di lain daerah dikabarkan sudah rutin terima dana perbulan.
Di tengah penantian justru muncul kebijakan lokal yang meresahkan dimana guru sertifikasi non PNS (swasta) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kuota 2007-2009 harus pindah rekening dari BRI ke BNI 46. Tanpa pindah rekening baru di BNI 46, guru swasta khawatir hak gaji profesi mereka tidak dapat dicairkan. Kebijakan ini tentunya penuh tanda tanya besar, ada apa dibalik ini semua.
Praktisi pendidikan Kudus, M Basuki Sugita kepada Suara Merdeka, Minggu (19/6) di kediamannya kemarin mengatakan, penyaluran tunjangan profesi di Kudus sering tersendat dibanding lain daerah. “Padahal hak dan kewajiban guru sertifikasi sudah jelas dan gamblang. Tinggal bagaimana penyaluran uang profesi bisa rutin diterima pendidik. Tanpa kejelasan penyaluran hanya membuat guru frustasi,” katanya.
Basuki menambahkan, melihat nasib profesi guru di Kudus masih belum jelas meski mereka telah mengantongi sertifikat pendidik. Salah satu contoh nyata adalah keharusan pindah rekening dari BRI ke BNI 46. Bisa jadi di lain waktu
guru sertifikasi harus pindah rekening bank lagi. “Jika harus mutasi bank harus dijelaskan alasan. Jangan main perintah saja. Kasihan para guru yang telah lelah menunggu pencairan,” ujarnya.
Guna mencairkan keresahan Basuki mengusulkan instansi terkait menunjuk pengurus perwakilan guru sertifikasi per angkatan. “Pengurus tersebut dikukuhkan resmi dan diketahui semua anggota. Nanti akan muncul komunikasi dua arah yang mampu menampung keluhan guru sertifikasi,” jelasnya.
Perwakilan guru sertifikasi akan meringankan beban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat, terkait permasalahan tunjangan profesi. “Basuki berharap ke depan pencairan tunjangan profesi harus lebih transparan untuk meminimalkan beragam kecurigaan,” tandasnya.